Fantastis APBD Kota Padang 2022, Capai Rp225 Miliar dan Terbesar dalam Sejarah

PADANG, - Anggota DPRD Padang, Muzni Zen mengungkapkan APBD Kota Padang mengalami reforusing dengan jumlah yang fantastis pada tahun anggaran 2022 ini.

Jumlah anggaran yang di-refocusing pada APBD Perubahan Tahun 2022 yang saat ini tengah dibahas dewan, mencapai Rp225 miliar lebih dan merupakan yang terbesar dalam sejarah.

Baca juga: Tidak Hadir SKB, 9 Peserta CPNS Pemprov Sumbar Langsung Gugur

“Saya sudah tiga periode saya di DPRD, ini adalah yang terbesar (reforusing). Kita tak tahu fenomena apa yang terjadi sekarang, ” ungkap Muzni Zen kepada wartawan, Sabtu (20/8/2022) lalu.

Diketahui,  refocusing anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran.

Baca juga: Pemprov Sumbar Larang ASN Cuti dan Keluar Daerah Selama Nataru

Muzni kembali menegaskan kalau reforusing kali ini merupakan yang terbesar dalam sejarah dan juga berujung pada penghentian sejumlah kegiatan karena harus dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.

“Walaupun ada reforusing, kita masih bersyukur anggaran pokir (pokok-pokok pikiran) dewan tidak dipotong, ” ujar dewan dari Partai Gerindra tersebut.

Baca juga: Polda Sumbar Siap Amankan TPS dan Awasi Pelaksanaan Prokes saat Pilkada

Untuk diketahui, APBD Kota Padang 2022 senilai Rp 2, 8 triliun. Rinciannya terdiri dari pendapatan daerah Rp 2, 642 triliun, belanja daerah Rp 2, 786 triliun dan terjadi defisit sebesar Rp 143, 97 miliar.

Muzni mengungkapkan, salah satu hal yang menyebabkan refocusing adalah untuk menutupi anggaran atau gaji untuk 1.226 orang guru honorer yang sebagian sudah diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca juga: Wako Hendri Septa Paparkan Ekonomi Kreatif di ICCN Pekanbaru

“Dulu dananya ada dari DAU, namun karena harus diangkat menjadi PPPK, sehingga harus ditutupi anggaran daerah, ” ujar dia. 

Untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Muzni berharap masyarakat sadar akan membayar pajak, agar pendapatan daerah meningkat. 

Baca juga: Devi Kurnia Caretaker Dewan pengurus Korpri Sumbar